Ketetapan MPR tahun 1966-2000

Ketetapan MPR

tahun 1966-2000

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1.	IX/MPRS	1966	Surat perintah Presiden/panglima tertinggi angkatan bersenjata republik indonesia /pemimpin besar Revolusi/mandataris majelis permusyawaratan rakyat semesta republik indonesia
2.	. X/MPRS	1966	Kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam undang-undang dasar 1945
3.	XI/MPRS	1966	Pemilihan umum
4.	XII/MPRS	1966	Penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri republik Indonesia
5.	XIII/MPRS	1966	Ampera
6.	XIV/MPRS	1966	Pembentukan panitia-panitia ad hoc mprs yang bertugas melakukan penelitian lembaga-lembaga negara, penyusunan bagan pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara menurut sistim undang-undang dasar 1945, penyusunan rencana penjelasan pelengkap undang-undang dasar 1945 dan penyusunan perincian hak-hak azasi manusia
7.	XV/MPRS	1966	tentang Pemilihan/ penunjukan Wakil Presiden dan tata cara pengangkatan Pejabat Presiden
8.	XVI/MPRS	1966	Pengertian mandataris mprs11. Xv/mprs 1966 pemilihan/penunjukkan wakil presiden dan tata cara pengangkatan pejabat presiden
9.	XVII/MPRS	1966	Pemimpin besar revolusi
10.	XVIII/MPRS	1966	Peninjauan kembali ketetapan mprs no. Iii/mprs/1963
11.	XIX/MPRS	1966	Peninjauan kembali produk-produk legislatif negara diluar produk mprs yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1945
12.	XX/MPRS	1966	Memorandum dpr - gr mengenai sumber tertib hukum republik indonesia dan tata urutan peraturan perundangan republik Indonesia
13.	XXI/MPRS	1966	Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah
14.	XXII/MPRS	1966	Kepartaian,keormasan dan kekaryaan
15.	XXIII/MPRS	1966	Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan
16.	XXIV/MPRS	1966	Kebijaksanaan dalam bidang pertahanan/keamanan
17.	XXV/ MPRS	1966	Pembubaran partai komunis indonesia,peryataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara republik indonesia bagi partai komunis indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme
18.	XXVI/MPRS	1966	tentang Pembentukan panitia peneliti ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi Bung Karno
19.	XXVII/MPRS	1966	Agama, pendidikan dan kebudayaan21. Xxvi/mprs 1966 pembentukan panitia peneliti ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi bung karno
20.	XXVIII/MPRS	1966	Kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat
21.	XXIX/MPRS	1966	Pengangkatan Pahlawan Ampera
22.	XXX/MPRS	1966	Pencabutan bintang " maha putera " kelas iii dari D.N.Aidit
23.	XXXI/MPRS	1966	Penggantian sebutan paduka yang mulia (p.y.m.),yang mulia (y.m.),paduka tuan (p.t.) dengan sebutan bapak/ibu atau saudara/saudari
24.	XXXII/MPRS	1966	Pembinaan pers
25.	XXXIII/MPRS	1967	Pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden sukarno
26.	XXXIV/MPRS	1967	Peninjauan kembali ketetapan mprs no. I/mprs/1960 tentang manifesto politik republik indonesia sebagai garis-garis besar haluan Negara
27.	XXXV/MPRS	1967	Pencabutan ketetapan MPRS no.: XVII/MPRS/1966
28.	XXXVI/MPRS	1967	Pencabutan ketetapan MPRS No.:XXVI/MPRS1966
29.	XXXVII/MPRS	1968	Pencabutan ketetapan MPRS. No. VIII/MPRS/1965 dan tentang pedoman pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
30.	XXXVIII/MPRS	1968	Pencabutan ketetapan-ketetapan MPRS
31.	XXXIX/MPRS	1968	Pelaksanaan ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966
32.	XL/MPRS	1968	Pembentukan panitia Ad-Hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian ketetapan-ketetapan sidang umum MPRS ke-IV tahun 1966 dan sidang istimewa MPRS tahun 1967
33.	XLI/MPRS	1968	Tugas pokok kabinet pembangunan
34.	XLII/MPRS	1968	Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyatsementara Republik Indonesia No.: XI/MPRS/1966 tentang pemilihan umum
35.	XLIII/MPRS	1968	Penjelasan ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966
36.	XLIV/MPRS	1968	Pengangkatan pengemban ketetapan MPRS No. : IX/MPRS/1966 SEBAGAI Presiden Republik Indonesia
37.	I/MPR	1973	Peraturan tata tertib majelis permusyawaratan rakyat
38.	II/MPR	1973	Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
39.	III/MPR	1973	Pertanggungan jawab presiden Republik Indonesia jenderal TNI. Soeharto selaku mandataris majelis permusyawaratan rakyat
40.	IV/MPR	1973	Garis-Garis Besar Haluan Negara
41.	V/MPR	1973	Peninjauan produk-produk yang berupa ketetapan-ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara Republik Indonesia
42.	VI/MPR	1973	Kedudukan dan hubungan tata-kerja lembaga tertinggi negara dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi Negara
43.	VII/MPR	1973	Keadaan presiden dan/atau wakil presiden Republik Indonesia berhalangan
44.	VIII/MPR	1973	Pemilihan umum
45	IX/MPR	1973	Pengangkatan presiden Republik Indonesia
46.	X/MPR	1973	Pelimpahan tugas dan kewenangan kepada presiden/mandataris majelis permusyawaratan rakyat untuk melaksanakan tugas pembangunan
47.	XI/MPR	1973	Pengangkatan wakil Presiden Republik Indonesia
48.	I/MPR	1978	Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
49.	II/MPR	1978	Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)
50.	III/MPR	1978	Kedudukan dan hubungan tata-kerja lembaga tertinggi negara dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi Negara
51.	IV/MPR	1978	Garis-Garis Besar Haluan Negara
52.	V/MPR	1978	Pertanggungjawaban presiden Republik Indonesia Soeharto selaku mandataris majelis permusyawaratan rakyat
53.	VI/MPR	1978	tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
54.	VII/MPR	1978	tentang Pemilihan Umum
55.	VIII/MPR	1978	tentang Pelimpahan tugas dan wewenang kepada presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pensuksesan dan pengamanan pembangunan nasional
56.	IX/ MPR	1978	tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973
57.	X/MPR	1978	tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
58.	XI/MPR	1978	tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
59.	I/MPR	1983	tentang Peraturan Tata Terbit Majelis Permusyawaratan Rakyat
60.	II/MPR	1983	GBHN
61.	III/MPR	1983	Pemilihan Umum
62.	IV/MPR	1983	Referendum
63.	V/MPR	1983	Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris majelis permusyawaratan rakyat serta pengukuhan pemberian penghargaan sebagai bapak pembangunan Indonesia
64.	VI/MPR	1983	Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
65.	VII/MPR	1983	Pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden /mandataris MPR dalam rangka pensuksesan dan pengamanan pembangunan nasional
66.	VIII/MPR	1983	Pengangkatan wakil presiden republik Indonesia
67.	I/MPR	1988	Perubahan dan tambahan atas ketetapan MPR RI NOMOR 1/MPR/1983
68.	II/MPR	1988	Garis-Garis Besar Haluan Negara
69.	III/MPR	1988	Pemilihan Umum
70.	IV/MPR	1988	Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris MPR
71.	V/MPR	1988	Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
72.	VI/MPR	1988	Pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/manataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional
73.	VII/MPR	1988	Pengangkatan wakil Presiden Republik Indonesia
74.	I/MPR	1993	Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983
75.	II/MPR	1993	Garis-Garis Besar Haluan Negara
76.	III/MPR	1993	Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
77.	IV/MPR	1993	Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
78.	V/MPR	1993	Pengangkatan wakil Presiden Republik Indonesia
79.	I/MPR	1998	Perubahan dan penambahan atas ketetapan MPR-RI No I/MPR/1983 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketetapan MPR-RI No I/MPR /1988 dan ketetapan MPR-RI No I/MPR/1993
80.	II/MPR	1998	Garis-Garis Besar Haluan Negara
81.	III/MPR	1998	Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris MPR-RI
82.	IV/MPR	1998	Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
83.	V/MPR	1998	tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila
84.	VI/MPR	1998	Pengangkatan wakil Presiden Republik Indonesia
85.	VII/MPR	1998	Perubahan dan Tambahan atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor I/MPR/1983
86.	VIII/MPR	1998	Pencabutan ketetapan MPR RI nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum
87.	IX/MPR	1998	Pencabutan ketetapan MPR RI nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
88.	X/MPR	1998	Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan Negara
89.	XI/MPR	1998	Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi dan nepotisme
90.	XII/MPR	1998	Pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR RI dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila
91.	XIII/MPR	1998	Pembatasan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia
92.	XIV/MPR	1998	Pemilihan Umum
93.	XV/MPR	1998	Penyelenggaraan otonomi daerah,pengaturan,pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia
94.	XVI/MPR	1998	Politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi
95.	XVII/MPR	1998	Hak Asasi Manusia
96.	XVIII/MPR	1998	Pencabutan ketetapan majelis permusyawaratan rakyatrepublik indonesia nomor II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (ekaprasetia pancakarsa) dan penetapan tentang penegasan pancasila sebagai dasar Negara
97.	I/MPR	1999	Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
98.	II/MPR	1999	Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia
99.	III/MPR	1999	Pertanggungjawaban Presiden RI Prof.Dr.Ing.Bacharuddin Yusuf Habibie
100.	IV/MPR	1999	Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004
101.	V/MPR	1999	Penentuan pendapat di Timor-Timur1. III/MPR 2000 Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan
102.	VI/MPR	1999	Tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden
103.	VII/MPR	1999	Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
104.	VIII/MPR	1999	Pengangkatan wakil Presiden Republik Indonesia
105.	IX/MPR	1999	tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
106.	I/MPR	2000	Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
107.	II/MPR	2000	Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
108.	III/MPR	2000	Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan
109.	IV/MPR	2000	tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
110.	V/MPR	2000	tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
111.	VI/MPR	2000	Pemisahan Tni Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
112.	VII/MPR	2000	Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
113.	VIII/MPR	2000	Laporan tahunan lembaga-lembaga tinggi negara pada sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia tahun 2000
114.	IX/MPR	2000	tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945